PESISIR BARAT, MFH,-- Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital yang melibatkan seluruh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia, Jumat (6/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Sri Agustin, S.KM., M.Kes., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ponco Prasetyo, M.M., Par., serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, Rochmad, S.Sos., M.M.

Rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital sebagai langkah strategis untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Melalui sistem digital, proses pendataan dan registrasi masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Baca Lainnya :

• Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Benahi Aturan PAD0
• Pendidikan Pesisir Barat Naik Kelas, 10 SMP Dapat Wajah Baru Lewat Program Revitalisasi0
• Sekda Pesisir Barat Hadiri Leif 2026 di Jakarta0
• DWP Pesisir Barat Sulap Buah Sawo jadi Dodol0
• Sejarah Baru Kesehatan Pesisir Barat, Bupati Resmi Deklarasikan Kabupaten Bebas BABS0

Selain membahas percepatan pelaksanaan registrasi, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut penting guna memastikan seluruh tahapan pelaksanaan Perlinsos Digital dapat dipahami dan dilaksanakan secara optimal oleh masing-masing daerah.

Dalam pelaksanaannya, kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting, terutama dalam mendukung mekanisme registrasi, pemutakhiran, serta peningkatan kualitas data masyarakat. Dengan data yang lebih akurat dan terintegrasi, program perlindungan sosial diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mempercepat transformasi digital di bidang perlindungan sosial. Dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, khususnya dalam memastikan program bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Melalui koordinasi dan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah, percepatan registrasi Perlinsos Digital diharapkan dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mewujudkan sistem perlindungan sosial yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan. [MFH/Diskominfotiksan]