- SMK Berdampak, Pemprov Lampung Dorong SDM Terampil Kelola Kekayaan Daerah
- Lindungi 6.456 Pekerja Rentan, Pemkab Tanggamus Gandeng BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkab Pesawaran Siapkan Bonus Bagi Atlet Berprestasi di Ajang PORPROV X Lampung 2026
- Susur Budaya, Peserta Didik Diajak Mengenal dan Mengenali Warisan Sejarah di Lampung Timur
- Pemkab Lampung Timur Perkuat Pengawasan dan Pencegahan Korupsi
- Kota Metro Sabet Lima Penghargaan Provinsi, CKG Terbaik Jadi Prestasi Tertinggi
- Perkuat Sinergi, Pemkab Lampura Hadiri Pembukaan Lampung Selatan Fest
- Lepas 112 Atlet Porprov X Lampung 2026, Bupati Dedi Irawan Optimistis Pesisir Barat Raih Prestasi
- Polres Sosialisasikan KUHP dan KUHAP Baru kepada Siswa SMK Muhammadiyah Gisting
- Wakapolres jadi Pembina Upacara di Madrasah Aliyah Mathlaul Anwar Gisting
Pemprov Lampung Dorong GAPEMBI jadi Garda Terdepan Penyediaan Pangan Sehat

BANDAR LAMPUNG, MFH,-- Wakil Gubernur Jihan
Nurlela menjadi narasumber utama dalam acara Talkshow bertajuk "SPPG
Profesional Untuk Indonesia Emas 2045". Kegiatan yang diinisiasi oleh
Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) ini dilaksanakan di Ballroom
Hotel Radisson, Selasa (19/5/2026).
Wakil Gubernur Jihan Nurlela
menekankan pentingnya profesionalisme dan komitmen moral para mitra BGN dalam
mengelola Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung oleh
Presiden Prabowo Subianto. Wagub Jihan menggarisbawahi bahwa anggaran besar
yang digelontorkan pemerintah merupakan mandat rakyat yang harus
dipertanggungjawabkan secara mutlak.
Wagub Jihan
yang juga berlatar belakang sebagai dokter memaparkan bahwa program MBG
merupakan langkah intervensi strategis guna mengurai permasalahan kedaruratan
gizi nasional atau triple burden of malnutrition, yang mencakup tantangan
stunting, obesitas, serta defisiensi zat besi pada anak-anak.
Baca Lainnya :
- Lampung Perkuat Ketahanan Wilayah Hadapi Ancaman Multidimensi0
- Pemprov Lampung Dorong Dapur MBG Serap Produk Petani, Peternak, dan UMKM Lokal0
- DWP Provinsi Lampung Perkuat Peran Ibu sebagai Garda Terdepan Kesehatan Keluarga0
- Lampung Tingkatkan Perlindungan Kesehatan Warga, Kepesertaan BPJS Terus Diperluas0
- Pemprov Lampung Dorong Ekosistem Pembiayaan Daerah Yang Transparan dan Berkelanjutan0
"Tidak ada bangsa maju kalau
anak-anaknya kelaparan. Tidak ada bangsa maju kalau anak-anaknya susah makan,
tidak ada akses makan yang baik," kutip Wagub menyitir arahan Presiden.
Ia menambahkan, angka stunting nasional yang
sempat berada pada angka 21% di tahun 2023 telah berhasil ditekan menjadi 19,8%
di tahun 2024. Melalui pelaksanaan MBG yang kini telah berjalan lebih dari satu
tahun, akselerasi penurunan stunting ditargetkan melaju secara signifikan di
seluruh klaster daerah, termasuk Provinsi Lampung.
Selain berimplikasi pada sektor
kesehatan dan pendidikan siswa, program MBG terbukti memberikan dampak ekonomi
berantai (multiplier effect) yang masif di Provinsi Lampung. Hingga saat ini,
program tersebut telah menyasar sekitar 2,7 juta penerima manfaat lokal dengan
mengoptimalkan ekosistem ekonomi kerakyatan melalui pelibatan petani, kelompok
ekonomi desa (BUMDes), serta pengusaha jasa boga lokal.
Kendati mencatatkan capaian
positif, Wagub Jihan Nurlela memberikan catatan kritis terkait standardisasi
operasional SPPG di Provinsi Lampung. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
(Permenkes) Nomor 1096 Tahun 2011, unit SPPG dikategorikan sebagai jasa boga
Golongan B yang melayani pemesanan di atas 750 porsi per hari, sehingga
diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Wagub mengimbau GAPEMBI untuk mengoordinasikan
serta mengolektifkan anggotanya guna menyelesaikan administrasi kewajiban,
termasuk SLHS.
Standardisasi mutu kesehatan ini
dinilai krusial mengingat tantangan geografis Indonesia yang beriklim tropis
dengan kelembapan tinggi. Menurut Wagub Jihan, bakteri atau mikroba makanan
sangat cepat berkembang biak pada rentang suhu biologis 6°C hingga 70°C, yang
kerap memicu kasus keracunan pangan. Oleh karena itu, pengawasan rutin seperti
audit gizi, pemeriksaan berkala kandungan bakteri E. coli, serta sertifikasi
kompetensi bagi para penjamah makanan menjadi rencana tindak lanjut yang wajib
dipatuhi.
Menutup arahannya,
Pemerintah Provinsi Lampung berharap DPD GAPEMBI Provinsi Lampung yang baru
dilantik dapat menjadi garda terdepan dalam membangun ekosistem penyediaan
pangan yang sehat, aman, halal, dan akuntabel demi menjemput visi besar
Indonesia Emas 2045. [MFH/Dinas Kominfotik Provinsi Lampung]











