- Diduga Lakukan Kekerasan Verbal terhadap Anak, Oknum Collector OTO Finance Resmi Dilaporkan
- Operasi Pasar Minyakita Digelar Serentak pada 15 Kabupaten/Kota di Lampung
- Pesawaran Tampilkan Produk Unggulan UP2K Dalam Kunjungan Kerja TP PKK Pusat di Lampung
- Bupati Pringsewu Audiensi dengan Ombudsman Lampung Bahas Pelayanan Publik
- Lamtim Canangkan Sensus Ekonomi 2026, Bupati Ela: Pertumbuhan Daerah Ada di Tangan Pelaku Usaha
- Rakor DWP Lamteng Tekankan Pelaksanaan Program Kerja dan E-Reporting
- TP PKK Provinsi Lampung Dorong Pemberdayaan Lansia dan Ketahanan Keluarga
- TP-PKK Lampung Utara Turut Berpartisipasi Dalam Bulan Bhakti Ikatan Bidan Indonesia
- TP-PKK Lampura Turut Perkuat Pengendalian Inflasi Serta Jaga Daya Beli Masyarakat
- Sampah Capai 127 Ton Per Hari, Bupati Parosil Jemput Dukungan ke Kementerian Lingkungan Hidup
Pemprov Lampung Luncurkan Aplikasi Saibara untuk Permudah Transaksi Retribusi Daerah

BANDARLAMPUNG, MFH,-- Pemerintah
Provinsi Lampung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) resmi meluncurkan
aplikasi Saibara (Satu Aplikasi Belanja Retribusi Daerah) pada Senin
(24/11/2025) di halaman kolam renang Stadion Pahoman, Bandarlampung. Peresmian
dilakukan langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang ditandai
dengan pemukulan gong.
Aplikasi Saibara hadir sebagai
sistem terpadu untuk memudahkan transaksi belanja dan sewa aset daerah secara
non-tunai. Pemprov menyebut platform ini menjadi tonggak penting dalam
digitalisasi tata kelola retribusi di Lampung.
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza
menegaskan bahwa Saibara merupakan lompatan besar dari sistem manual yang
selama ini digunakan menuju mekanisme digital yang lebih efisien dan akuntabel.
Ia menyampaikan bahwa integrasi layanan retribusi merupakan amanat Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Baca Lainnya :
- Pelangi Anak Indonesia Ceriakan Panggung Budaya Lampung Fest 20250
- Tim Gabungan Tangkap Pelaku Pembunuhan Ayah Kandung di Bandar Lampung0
- Warga Antusias RSUDAM Buka Layanan Gratis di Lampung Fest 20250
- Pameran Kriya Jemari 2025 Resmi Dibuka0
- Gubernur Mirza Dorong Generasi Muda Lestarikan Budaya Lampung0
“Melalui Saibara, kita bergerak
dari sistem lama yang fragmentaris menuju satu aplikasi terintegrasi yang
mencatat penetapan, pembayaran hingga pelaporan secara cepat dan akuntabel,”
ucap Gubernur.
Gubernur menambahkan, aplikasi ini
bukan sekadar modernisasi administrasi, tetapi bagian dari komitmen membangun
pemerintahan yang profesional, transparan, dan berbasis hukum. Seluruh
transaksi retribusi nantinya dapat dipantau secara real time oleh pemerintah
daerah.
Pemprov Lampung saat ini mengelola
berbagai jenis retribusi, mulai dari pelelangan ikan, jasa kepelabuhanan,
tempat wisata, fasilitas olahraga, hingga layanan usaha daerah. Semua layanan
tersebut akan masuk dalam ekosistem Saibara secara bertahap.
Gubernur juga menegaskan empat
instruksi kepada seluruh OPD pengelola retribusi: migrasi data terkontrol,
peningkatan pemahaman petugas, sosialisasi kepada masyarakat, dan percepatan
perpindahan penuh ke transaksi digital sesuai masa transisi.
“Launching bukanlah akhir,
melainkan awal. Implementasi adalah kunci,” ujarnya.
Kepala Bapenda Provinsi Lampung
Slamet Riadi dalam laporannya mengatakan bahwa Saibara dirancang untuk
memperkuat tata kelola pendapatan daerah. Ia menyebut aplikasi tersebut
memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian dalam seluruh transaksi
retribusi.
“Saibara hadir untuk menciptakan
good governance di sektor pendapatan. Masyarakat kini mendapatkan akses lebih
mudah terhadap layanan pemerintah tanpa harus melalui proses manual yang
panjang,” kata Slamet.
Ia menegaskan bahwa seluruh layanan
retribusi akan terdigitalisasi secara bertahap demi memastikan konsistensi data
dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Apresiasi juga datang dari Kepala
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto. Dalam sambutannya, ia
menyebut Saibara sebagai “game changer” dalam transformasi digital di
lingkungan pemerintah daerah.
Menurutnya, aplikasi ini sejalan
dengan arahan pemerintah pusat mengenai percepatan digitalisasi untuk mendukung
Indonesia Emas 2045. BI juga mendorong integrasi ekonomi-keuangan digital
melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025–2030.
“Saibara bukan hanya aplikasi,
tetapi fondasi penting dalam membangun ekosistem transaksi digital pemerintah.
Ini akan memperkuat transparansi, meminimalkan kebocoran, dan meningkatkan
efisiensi aliran dana,” ucap Bimo.
Bimo Epyanto juga menjelaskan bahwa
transaksi non-tunai melalui Saibara akan membuat setiap rupiah retribusi
tercatat dengan jelas dan cepat masuk ke kas daerah. Dengan demikian, dana
publik dapat kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan yang lebih baik.
Bimo juga berharap seluruh OPD yang
memungut retribusi bisa segera mengadopsi Saibara, sementara masyarakat
didorong semakin terbiasa dengan pembayaran digital yang lebih praktis dan
aman.
Bank Indonesia, lanjutnya, akan
terus bersinergi dengan Pemprov Lampung dan Bank Lampung dalam melakukan
edukasi kepada masyarakat dan memperluas penggunaan kanal pembayaran non-tunai.
“Harapan kami, Saibara bukan hanya
meningkatkan indeks digital, tetapi benar-benar memperkuat tata kelola keuangan
daerah serta mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat Lampung,” ujarnya.
Pada peluncuran tersebut juga
dilakukan uji coba langsung Aplikasi Saibara di dua lokasi, yang pertama di
Kolam Renang Stadion Pahoman yang ditinjau langsung oleh Gubernur Mirza, dan di
UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang
dilakukan secara video conference.
Pada uji coba tersebut beberapa
warga yang langsung menggunakan aplikasi saibara menyatakan sangat terbantu dan
merasa lebih mudah, terutama dalam hal transaksi, karena aplikasi saibara sudah
mendukung pembayaran melalui qris dan virtual account atau dompet digital.
Peresmian Saibara menjadi salah
satu langkah strategis Pemprov Lampung dalam memperkuat pendapatan asli daerah
(PAD). Pemerintah berharap aplikasi ini meningkatkan efektivitas pelayanan
publik sekaligus membangun budaya transaksi digital yang lebih tertib.
Dengan peluncuran aplikasi ini,
Pemprov Lampung menargetkan proses retribusi di seluruh OPD akan sepenuhnya
beralih ke sistem digital dalam waktu dekat. Upaya tersebut dinilai akan
menjadi modal penting bagi Lampung untuk memperkuat daya saing dan mempercepat
transformasi menuju tata kelola pemerintahan modern. [MFH / Dinas Kominfotik
Provinsi Lampung]











3.jpg)