- Kemendagri Dorong Lima Inovasi Pelayanan Samsat untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
- Forum Penataan Ruang Bahas Finalisasi RTRW Pesisir Barat
- Polsek Kota Agung dan Tekab 308 Presisi Polres Tanggamus Amankan Pelaku Pengeroyokan
- Tanamkan Integritas Sejak Dini, Pemkab Lamtim Dukung Program PAKSI Masuk Sekolah
- Bupati Lamtim Ela Siti Nuryamah Jalin Kolaborasi Strategis dengan Kementerian UMKM RI
- Wali Kota Metro Paparkan Langkah Benahi TPAS dan Tingkatkan PAD
- Bupati Parosil Perkuat Sinergi dengan Kanwil Kemenkum Lampung
- Pemkab Sambut Rencana Pengembangan Kawasan Wisata Lumbok Seminung
- Tiga Ranperda Strategis Resmi Disetujui, Ini Langkah Besar Bupati Dedi Irawan untuk Pesisir Barat
- Pemprov Lampung Siapkan Pemimpin Birokrasi Adaptif Lewat PKN Tingkat II Angkatan XXIV
Pemprov Lampung Siapkan Pemimpin Birokrasi Adaptif Lewat PKN Tingkat II Angkatan XXIV

BANDAR LAMPUNG, MFH,-- Pemerintah Provinsi
Lampung secara resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II
Angkatan XXIV Tahun 2026. Pembukaan dilakukan oleh Sekdaprov Lampung, Marindo
Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung, di Gedung Pusiban, Selasa (14/7/2026).
Pelaksanaan PKN Tingkat II kali ini
mengusung tema "Kepemimpinan Adaptif untuk Mendukung Transformasi Tata
Kelola Lingkungan Berkelanjutan". Agenda strategis ini diikuti oleh para
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung,
Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, serta perwakilan kementerian.
Pelatihan yang akan berlangsung hingga 13
November 2026 mendatang ini, diikuti oleh total 47 orang peserta. Para peserta
merupakan jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berbagai instansi daerah dan
pusat.
Baca Lainnya :
- Guru Harus Mengajar dengan Hati Gembira agar Mampu Mencetak Generasi Cerdas dan Berakhlak0
- Hari Pertama Sekolah, Gubernur Bersama Kajati Turun Langsung Pastikan MBG Berjalan Optimal0
- Kemenag Kota Bandar Lampung Serahkan Gedung Kantor kepada Kementerian Haji0
- Pemprov Perkuat Sinergi Kendalikan Inflasi dan Dukung Program Prioritas Nasional0
- Pemprov Ajak Masyarakat Jadikan Bayar Pajak sebagai Investasi Pembangunan Daerah0
Materi PKN Tingkat II tahun ini disusun secara
komprehensif melalui metode kurikulum dari LAN RI. Struktur pengajaran meliputi
kelompok mata pelatihan inti, seperti pengelolaan diri (integritas),
kepemimpinan strategis (digitalisasi dan wirausaha), manajemen strategis sektor
publik, hingga aktualisasi proyek perubahan. Selain itu, aspek penguatan
mindset dan tata kelola pemerintahan digital (e-government) juga menjadi
instrumen dasar yang wajib ditempuh seluruh peserta.
Saat membacakan sambutan tertulis
Gubernur Lampung, Sekdaprov Marindo Kurniawan menekankan pentingnya penguatan
kapasitas kepemimpinan ASN di tengah dinamika disrupsi global, perubahan iklim,
dan tingginya ekspektasi publik. Birokrasi masa kini dituntut tidak hanya
piawai dalam menjalankan fungsi administratif semata, tetapi wajib
bertransformasi menjadi penggerak perubahan yang inovatif.
"Melalui pelatihan ini, para
peserta diharapkan memperoleh manfaat nyata berupa penguatan kapasitas berpikir
strategis, kemampuan membangun kolaborasi, ketajaman dalam membaca perubahan,
serta keberanian untuk menghadirkan solusi yang adaptif dan
berkelanjutan," ujar Sekdaprov Marindo.
Sekdaprov Lampung selanjutnya
menegaskan bahwa arah pembangunan daerah saat ini wajib berjalan beriringan
dengan visi besar "Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045'. Tolok
ukur keberhasilan daerah tidak lagi semata-mata bertumpu pada angka pertumbuhan
ekonomi, melainkan sejauh mana aparatur mampu menjaga ekosistem dan memitigasi
dampak perubahan iklim secara terpadu.
Tema besar kelestarian lingkungan
dalam PKN ini dijabarkan ke dalam tiga pilar strategis, meliputi kepemimpinan
adaptif dalam mengakselerasi tata ruang berwawasan lingkungan, perlindungan
sumber daya alam dan pengendalian pencemaran, serta peningkatan ketahanan iklim
dan mitigasi bencana.
Dalam kesempatan yang sama,
Sekdaprov turut menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada LAN RI atas
kembalinya kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi Lampung sebagai
penyelenggara kediklatan tingkat nasional.
Di akhir sambutan, Pemerintah
Provinsi Lampung menitipkan lima pesan penting kepada para peserta kualifikasi
pimpinan tinggi tersebut. Salah satunya agar proyek perubahan yang digagas
selama pelatihan berlangsung dapat langsung diimplementasikan dan dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat.
"Pastikan setiap aksi
perubahan yang Saudara susun tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi
benar-benar menjadi inovasi yang aplikatif, berkelanjutan, dan berdampak nyata
bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, daya saing daerah, serta
kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Penjaminan Mutu
Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN di Lembaga Administrasi Negara
(LAN) Army Winarty menegaskan bahwa isu lingkungan ekologis tidak lagi bisa
dipandang sebagai domain dinas teknis atau sektoral semata.
"Lingkungan hidup hari ini
adalah sebuah isu pembangunan, isu ekonomi, isu fiskal, isu terkait dengan
keamanan manusia, isu kesehatan, isu energi, sekaligus isu tata kelola
pemerintahan," tegas Army Winarty.
Berdasarkan data terkini dari
Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) serta visualisasi frekuensi bencana alam
nasional, Indonesia dihadapkan pada implikasi nyata perubahan iklim global,
mulai dari lonjakan suhu cuaca ekstrem, fluktuasi curah hujan, hingga ancaman
degradasi wilayah pesisir. Fenomena ini memberikan tekanan masif terhadap
rantai ketahanan pangan serta kelompok masyarakat rentan. Oleh karena itu,
penanganan bencana tidak boleh lagi ditempatkan sebatas langkah responsif
kedaruratan jangka pendek, melainkan wajib masuk ke dalam arsitektur kebijakan
strategis nasional berbasiskan data valid (evidence-based policy).
Deputi LAN kemudian menjabarkan
esensi penting dari model kepemimpinan adaptif. Ia mencontohkan perbedaan
antara penyelesaian masalah teknis taktis, seperti perbaikan drainase, dengan
penyelesaian tantangan adaptif yang membutuhkan pendekatan komprehensif atas
tata ruang, penyusutan kawasan resapan, koordinasi lintas instansi yang lemah,
hingga transformasi budaya kolektif masyarakat.
Melalui orientasi PKN Tingkat II
ini, para peserta diuji untuk menggeser paradigma berpikir aparatur negara,
dari yang semula bersifat sektoral menjadi kolaboratif, serta dari orientasi
reaktif kepatuhan administratif menjadi antisipatif guna menghasilkan dampak
nilai publik yang berdaya guna tinggi (public value). Tata ruang pun ditekankan
bukan lagi sebatas peta zonasi dan aspek perizinan formal, namun merupakan
keputusan politik, teknokratis, dan moral guna menyeimbangkan ekosistem manusia
dengan alam.
Menutup arahannya, Deputi LAN
mengingatkan tuntutan mutlak bagi birokrasi masa depan yang tidak lagi memberi
ruang bagi para pemimpin yang hanya berlindung di zona nyaman rutinitas
organisasi.
"Birokrasi masa depan tidak
butuh pemimpin yang hanya nyaman dengan rutinitas yang ada. Tetapi pemimpin
yang adaptif adalah pemimpin yang berani membuang logika hari kemarin, berani
berinovasi, dan siap membentangkan layar transformasi untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan kelas dunia demi kesejahteraan," tutupnya. [MFH/Dinas
Kominfotik Provinsi Lampung]











3.jpg)