- Bupati Pringsewu Sampaikan Perubahan APBD 2O26
- Wabup Pringsewu Buka Pesta Siaga dan Lomba Tingkat Kwarran Ambarawa
- 694 Warga Pekon Pamenang Terima Bantuan Pangan dari Pemerintah
- Pemkab Lamtim Sosialisasikan Dampak dan Penanganan Abu Vulkanik GAK
- Wabup Azwar Hadi Matangkan Persiapan Pencanangan Desa Tapis di Nibung
- Pemkot Metro Ikuti Rakor Penanganan Karhutla dengan Perusahaanan Pemegang HGU dan PBPH
- 290 Siswa Batu Brak Dapat Seragam Gratis di Tengah Produktivitas Kopi Menurun
- Program Tiga Setel Seragam Gratis Berhasil Pangkas Beban Orang Tua
- Damkar Tanggamus Bergerak, Semprot Sekolah dan Fasilitas Terdampak Abu Vulkanik
- Gunung Anak Krakatau Masih Fluktuatif, Pemprov Lampung Belum Terapkan WFH bagi ASN
Program Tiga Setel Seragam Gratis Berhasil Pangkas Beban Orang Tua

LAMPUNG BARAT, MFH,-- Sebanyak 1.048 setel
seragam sekolah gratis dibagikan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada
siswa di Kecamatan Sukau dan Lumbok Seminung, Senin 7 September 2026.
Pembagian dilakukan langsung Bupati dan wakil
Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus – Mad Hasnurin di SMP Negeri 1 Lumbok
Seminung untuk 355 siswa, dan di SMP Negeri 1 Sukau untuk 693 siswa. Setiap
anak menerima tiga jenis seragam putih-merah, Pramuka, dan batik.
Salah satu wali murid di Lumbok Seminung,
Suryadi, merasakan dampaknya. Menurutnya bantuan ini memangkas pengeluaran
bulanan untuk kebutuhan sekolah.
Baca Lainnya :
- Bupati Perintahkan OPD Bergerak Cepat Antisipasi Abu Krakatau dan Karhutla0
- Bupati Harap KONI Expo Bukan Pameran, Tapi Pencetak Juara dan Penggerak Ekonomi 0
- Bupati Parosil Buka Festival Kreasi GTK Ditandai Pemukulan Gamolan Pekhing0
- Senam Bersama Ribuan Warga, Ibu 49 Tahun dari Padang Dalom Berangkat Umroh Gratis0
- 14 Bantuan Alsintan Diserahkan, Bupati Ingatkan Jangan jadi Pajangan0
“Sebagai orang tua, kami menyampaikan terima
kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, khususnya Bapak
Bupati. Bantuan ini sangat membantu kami karena dapat meringankan beban
sekaligus memotivasi anak-anak agar semakin semangat belajar di sekolah,” ujar
Suryadi.
Selain soal ekonomi, Suryadi menilai seragam
baru juga berdampak ke anak. Siswa jadi lebih percaya diri dan semangat ke
sekolah,” terangnya.
Terpisah, Meliana wali murid Kecamatan Sukau
menyampaikan apresiasi atas program tersebut. Menurutnya, pemberian seragam
gratis sangat membantu orang tua karena harga perlengkapan sekolah yang harus
dibeli untuk anak cukup besar jika ditanggung sendiri.
la berharap program tersebut dapat terus
dilanjutkan dan bila memungkinkan diperluas ke kebutuhan sekolah lainnya.
“Terima kasih atas pembagian seragam gratis ini
kepada putra-putri kami di Kecamatan Sukau. Kalau harus membeli sendiri tentu
biayanya cukup mahal,” ujar Meliana.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Lampung Barat
mengatakan program ini bukan hal baru. Parosil menyebut ini kelanjutan
kebijakan periode pertamanya. Bedanya, jumlah bantuan dinaikkan setelah ada
evaluasi dan masukan orang tua.
“Pada periode sebelumnya ada seragam gratis
satu setel dan tas. Setelah kita evaluasi di lapangan, orang tua menginginkan
seragam gratis tetap diberikan sebanyak tiga setel, yaitu putih-merah, Pramuka
dan batik berikut alat tulis,” kata Parosil.
Bupati Lampung Barat beralasan, ketiga jenis
itu memang seragam wajib yang dipakai siswa setiap minggu. Jika diberikan
sekaligus, orang tua tidak perlu lagi menambah anggaran untuk membeli sendiri.
Parosil juga menyampaikan permohonan maaf. Ia
mengakui pembagian seragam tahun ini terlambat. Seharusnya seragam sudah
diterima siswa di awal tahun ajaran, bukan awal September.
“Persoalan keterlambatan pembagian karena
pengadaannya cukup banyak. Tetapi saya sudah berkoordinasi dengan Dinas
Pendidikan agar pembagian seragam gratis ini bisa lebih cepat,” ujarnya.
Ia memerintahkan Dinas Pendidikan mengevaluasi
total proses pengadaan dan distribusi. Tujuannya agar tahun depan bantuan bisa
sampai ke sekolah sebelum siswa membutuhkan.
Menurut Parosil, program pendidikan tidak bisa
hanya dirancang dari kantor. Masukan orang tua di lapangan harus jadi acuan
penyempurnaan kebijakan. [MFH/Diskominfo Lampung Barat]











3.jpg)